Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. 500. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

e. Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa: a. 27. Artinya bahwa BPKAD dan BAPPENDA merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan dari seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan yang meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan APBD. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di SKPD terdiri dari: 1. Bimtek Penyusunan Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal serta Laporan Kinerja dan Keuangan BLUD Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan Renstra Rumah Sakit Dan Puskesmas Bimtek Strategi Penyusunan Dokumen dan Tata Cara Evaluasi Penawaran Jasa Konstruksi, Berdasarkan Permen PUPR NO. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah rangkaian aktifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah khususnya pada belanja langsung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di bidang pengadaan barangjasa, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan dan. Pasal 15Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. 1. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya. 10 Bendahara & Sistem Perbendaharaan Negara 11 1. bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB. Kepala SKPD wajib menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. WebPengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Melaksanakan akuntansi SKPD h. 1. Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah; dan c. (1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannyakepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. “pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. keuangan atau pejabat yang ditunjuk. 07/2018 tentang Pengelolaan TKDD. Teliti dan perhatian pada detail. 07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. 9 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran 10 1. PPTK Mengendalikan & Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Teknis Menyiapkan. Syaratnya antara lain bahwa pengeluaran yang diminta. 02. Penatausahaan Keuangan Daerah. bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. 3. Bendahara Penerimaan Pembantu, mempunyai tugas sebagai berikut : Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah, SKR (Surat Ketetapan. 74 x. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terpenuhi apabila: a. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, Pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, yaitu seseorang yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang terdapat pada setiap Kementerian/Lembaga hingga level satker sebagai unit terkecil mulai dari perencanaan,. go. 3 Tahun 2006. Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikan satu contoh transaksi beserta jurnalnya atas terjadinya koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SKPD PENGGUNA ANGGARAN (PA) PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PP 12/2019 PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya Kegiatan Rp. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 19690605 199403 2 004. Kepala SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota; dan 5. a. (SKPD). Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya manfaat. Tata usaha umum menyangkut kegiatan surat-menyurat, mengagenda, mengekspedisi, menyimpan surat-Web(3) SKPD/UKPDselaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada BPAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Sosialisasi Penatausahaan Keuangan SIPD di Kabupaten Magelang Created At : 2022-02-03 00:00:00 Oleh : ASTNH Berita Utama Dibaca : 889 BPPKAD Kabupaten Magelang baru-baru ini menyelenggarakan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan dalam rangka implementasi aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan. Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. 500. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 1. 9. melaksanakan seleksi administrasi; b. Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/ atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan; b. 2) Tujuan kegiatan untuk memberikan pemahaman pejabat pengelola keuangan SKPD dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. 11. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) pada angka: 19. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kuasa Pengguna Anggaran c. 11 Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah 13 1. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. Surat Deputi LKPP tersebut mengandung 3 (tiga) hal yang menyebabkan cacat hukum, yaitu : 1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan. Penatausahaan Keuangan Daerah Page 27. 2. Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (P PK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Surat. Selanjutnya, Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama. PIHAK TERKAIT 1. 16. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan. 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD. KEUANGAN DAERAH . Sekretariat Daerah. Dengan demikian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus melakukan penyesuaian tugas dan. " PPK-SKPD mempunyai tugas: a) meneliti. Kepala. h Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat meminimalisir kesalahan. LHKPN Pejabat DJPK; Organisasi. Pengelolaan Penatausahaan Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: a. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PELAKSANAAN SISTEM. PPTK Mengendalikan & Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Teknis Menyiapkan. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN 25Webuntuk disampaikan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Kabupaten/Kota melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) untuk dilakukan rekonsiliasi pada setiap semester. 11 September 2020 26 Jam 25 orang 3. Dari penjelasan diatas maka adapun judul penelitian adalah “Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KabupatenKemudian perlu dibedakan antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah), keduanya adalah hal yang sangat berbeda. üPPTK bertugas membantu tugas dan wewenangPA/KPA. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta. SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam buku kas penerimaan SKPD; dan 2) membuat SPJ atas pendapatan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 1 Pengertian Kemampuan Pejabat Penatausahaan. Md menetapkan Pejabat Pengadaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. 25. Bahwa penunjukan dan penetapan PIYIK dan PPKdimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala DinasPengelolaan Penatausahaan Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut: a. 133) penatausahaan pengeluaran daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis. 000. a Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 13. Pejabat Penatausahaan Keuangan (SKPD), (tugas : melaksanakan fungsi akuntansi) 3. Syarat Umum. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 2 Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK SKPD) Adapun tugas pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK SKPD) yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu adalah : 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 1. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. 1 Pengguna Anggaran. SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Hukum Positif Indonesia-. 10. Baik ketentuan pemberian honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maupun. 17. pelaksanaan dan penatausahaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan APBD. Bagaimana kriteria dan persyaratan dalam. 1 AKUNTANSI PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA SKPD. PERMASALAHAN Dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No. Sedangkan Proses akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan transaksi dan berakhir dengan penutupan buku – berakhirnya seluruh proses pencatatan. Syarat ditunjuk sebagai PPTK ialah wajib yang sudah menjabat sebagai pejabat pada unit SKPD. 05/2013. PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 201 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, 2016 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan -undangan, diperlukan adanya. Memiliki kedudukan sama dengan PPK sebagai personil yang melaksanakan tugas PA/KPA. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yangLaporan keuangan yang berkualitas tinggi penting untuk transparansi dan akuntabilitas; B. E. 1. 07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212. keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal. Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2, Mei 2015 - 32 PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSINomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. 3 Tahun 2006. SPM-GU, dokumen SPP-GU, dan Pengesahan SPJ diajukan ke Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahannya, sebagai dasar penerbitan SP2D. 2020-11-06 06:51:15; bkad-opd; Syarat Pengajuan;. dengan kriteria responden yang ditetapkan adalah kepala SKPD, kasubbag keuangan,. 4. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. 2) Bendahara Pengeluaran SKPD 3) Bendahara Penerimaan SKPD 4) Bendahara Barang 5) SKPD terkait Keuangan dan Barang Daerah Eksternal : Wewenang Hubungan Kerja Tolok Ukur Keberhasilan---SKPD/Unit Kerja Fungsi Utama Jabatan Melaksanakan fungsi verifikasi dan pelaporan keuangan SKPD/Unit Kerja yang memiliki pertanggungjawaban anggaran sendiri. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN . Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola. salatiga. Dalam pengelolaan keuangan Negara dan Daerah yang mencatat perhitungan makro Negara, Pemerintah memerlukan suatu sistem akuntansi yang. Dalam hal ini. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. sbpk jakarta pusat. Md 1. ditetapkan sesuai dengan. pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berikut adalah beberapa subtopik yang perlu dipahami dalam mengelola keuangan SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah posisi penting di dalam pemerintahan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. Manfaat 1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 1. F. T. 500. tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kot. 6 pendidikan pada Program Studi. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di SKPD, di Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan,. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di SKPD terdiri dari: 1. WebInfo Formasi PPPK 2023 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jika mengacu pada SE BAKD Nomor 900316, prosedur akuntansi di SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan LPJ Bendahara Penerimaan. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data. PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) 1. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; j. Siapa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada APBD: antara PA, KPA dan PPTK atau yang lainnya. c. Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Permintaan Pembayaran yang disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi sebelum permintaan Ganti Uang Persediaan (GU) dan Pembayaran Langsung (LS), harus. 000. 25. Telah dilaksanakan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Penanggung Jawab Program, Koordinator Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan,. Untuk APBD ada beberapa pihak yang dapat ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK. Di dalam PP No. Oleh sebab itu, peran pengelola keuangan di SKPD sangat menentukan kualitas pengelolaan keuangan di Daerah. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. Pada tahun 2015, kegiatan peningkatan kapasitas dimaksud bertransformasi menjadi Pelatihan Training of Master Trainer (TOMAT), Training of Trainer (TOT) dan In. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut : • Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain KEGIATAN ENTITAS. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. id - 12 - Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 85 Tahun 2021 5. Tugas PPTK sesuai Perpres 12/2021 dan PMDN 77/2020 dan Contoh Format SK. 1. Tinggalkan Balasan Batalkan balasan. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Khusus LS; dan Syarat menjadi PPTK : a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3. 1 Urgensi SPIP 17 2.